Pengamat Menilai Penyitaan Gedung Granadi Bermuatan Politis

Gedung Granadi Bukan Kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Berkarya
Gedung Granadi Bukan Kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Berkarya

JurnalReporter, Jakarta – Isu tentang rencana penyitaan sejumlah aset milik Yayasan Supersemar sudah lama malang melintang di publik. Namun, hal itu tak ujung dilakukan karena yayasan tengah menempuh upaya hukum dalam masalah itu.

Karenanya tak heran jika kabar penyitaan gedung Granadi dinilai sejumlah pihak sarat dengan muatan politik. Entah benar atau tidak penyitaan itu telah dilakukan secara resmi, langkah itu dilakukan disaat memanasnya suhu politik jelang Pilpres 2019.

“Kenapa tidak dari dulu? Kok di tahun politik? Kasus ini sudah lama di pengadilan. Bukan kasus baru,” Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat, Rabu (21/11).

Dirinya menuding, penyitaan Gedung Granadi tersebut tak lepas dari dinamika politik saat ini. Seperti diketahui, Tommy Soeharto dan Partai Berkarya tidak termasuk dalam kelompok pendukung capres petahana, Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Berkarya lebih memilih mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.“Tindakan itu syarat dengan muatan politik,” ungkapnya.

Senada hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan penyitaan aset milik keluarga Cendana di tahun politik menimbulkan polemik tersendiri. “Ya wajar, spekulasi orang bisa bermacam-macam. Kebetulan saja menjelang tahun politik,” katanya.

Sebelum ini, pengamat hukum pidana yang juga Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengkritik tanggungan kasus Kejagung.

“Ini menjadi sebuah kegelisahan akademik atas beberapa kasus besar di Kejagung yang belum maksimal ditangani,” kata Azmi Syaputra.

Ia menyebutkan kasus mangkrak antara lain pengadaan pesawat Grand Caribou di Papua, penjualan aset PT Pelita Air Service, investasi Bank Mandiri kepada PT Tri Selaras Fakta, penyalahgunaan kontrak Hotel Indonesia Natour dan Grand Indonesia, penjualan aset PT Adhi Karya di Tambun dan jebolnya uang Rp1,4 triliun di PT Bank Mandiri Cabang Bandung beberapa waktu lalu.

“Jaksa itu mewakili negara jadi harus melindungi kepentingan dan keamanan negara jadi tidak boleh melindungi atau berpihak pada pelaku korupsi dalam bentuk apapun,” katanya.

Kejaksaan tidak boleh dikalahkan oleh penyalahgunaan pemegang kekuasaan otoritas politik atau siapapun. Jika dibiarkan maka korupsi politik akan sangat berbahaya yang pada akhirnya dapat mengganggu semua ranah penegakan hukum.

Hukum berjalan sekehendak penguasa dan dipastikan keadilan akan menjadi barang yang langka di Indonesia pada akhirnya hukum akan kehilangan kepercayaan masyarakat, pungkasnya.

Bukan Kantor DPP Partai Berkarya

Pendiri Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, menegaskan bahwa Gedung Granadi yang disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Berkarya.

“Kantor DPP Partai Berkarya adanya di Jl Antasari no 20 Cilandak Jakarta Selatan,” ujar Badaruddin melalui keterangan resmi, Senin, 19 November 2018, seperti dilansir Tempo.

Sedangkan perihal penyitaan, kata Badaruddin, telah lama disampaikan dan diributkan sejak Juli 2018 lalu. Kedua belah pihak, Yayasan Supersemar dan Kejaksaan Agung yang bersengketa sedang melakukan konsolidasi melalui jalur hukum.

Badaruddin pun menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tidak ada sangkut paut dengan sengketa Yayasan Supersemar. Sebab, posisi Tommy sebagai Presiden Komisaris Humpuss Group merupakan penyewa di Gedung Granadi, statusnya sama dengan penyewa lainnya.

“Yayasan Supersemar juga penyewa dan pemilik saham minoritas di pengelolaan Gedung Granadi. Di mana pemilikan gedung dikelola oleh badan hukum PT (Perseroan Terbatas) bukan yayasan,” ucap Badaruddin.(red)

Sharing is caring!

Add Comment